Terkait program tersebut, lanjut dia, Dispar Morotai sudah menyiapkan data awal yang diminta oleh Kemenparekraf. Salah satunya adalah persiapan lokasi prioritas.

“Kemudian nanti ditentukan juga di mana lokasi prioritas ini juga nanti, harus menjamin lahannya itu klir. Saat ini kalau Dodola memang pemerintah lagi kelola, jadi lahannya aman. Tapi Galo-Galo Kecil ini statusnya belum kita cek, camat, maupun pemerintahan, terkait dengan status lahan. Kemudian Gotalamo ini masuk di wilayah mangrove juga, nah ini butuh dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan, pembangunan wisata di kawasan mangrove. Karena ini semua, tujuan untuk pengembangan pariwisata kedepan,” katanya.

Menurutnya, dokumen perencanaan master plan ini disusun selama 10 tahun kedepan.

“Lokus-Lokus tadi bakal disusun masa plan-nya sehingga nanti setelah dokumen itu jadi, bakal dibangun selama 10 Tahun,  dan Dodola ini jadi konsen, pariwisata di Morotai,” tukas Muksin.

Baginya, pembangunan pariwisata perlu mendapat dukungan semua pihak, terutama dari aspek pembiayaan mulai dari Kementrian, dan Pemerintah Provinsi.

“DPP ini bukan prodaknya Pemerintah Daerah sini, tapi DPP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Sehingga harus ada kolaborasi, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, harus bersama-sama untuk bagaimana membangun,” pungkas Muksin.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga