TERNATE – Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2022 nanti kebagian 75 unit rumah tidak layak huni (RTLH), melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Yang nantinya diperuntukan ke tiga kecamatan yang ada di Kota Ternate. Bantuan ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler yang sasarannya ke kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Ternate.

“Program BSPS reguler melalui DAK reguler ini di tiga kecamatan yaitu, Pulau Hiri satu kelurahan, Pulau Moti satu kelurahan, dan kecamatan Pulau Ternate satu kelurahan,” demikian dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kota Ternate Nuryadin Rachman.

Dikatakannya, setiap kelurahan nanti akan diberikan 25 unit untuk kepala keluarga yang rumahnya tidak layak huni. “Misalnya RTLH tidak mesti di satu kelurahan, tapi satu kecamatan dia 20 unit tersebar di beberapa kelurahan, bahkan sekarang konsepnya berbeda. Contohnya, di satu kelurahan diajukan Pemerintah ada 22 kelurahan, maka 22 kelurahan itu langsung fokus, kemudian di satu kelurahan pembangunannya 25 unit RTLH harus selesai dikerjakan. Sehingga RTLH di kelurahan tersebut sudah tidak ada lagi,” terangnya.

Menurut dia, total anggaran untuk tiga kelurahan jumlahnya Rp 1 miliar lebih, meski begitu dia menyebut sebelumnya juga Pemkot sudah menyurat ke pusat sesuai surat Wali Kota yang meminta agar dialokasikan kurang lebih 500 unit, dan bahkan sudah dibahas dalam rapat sinkronisasi dan harmonisasi, dan diberikan sinyal sebesar Rp30 miliar untuk penanganan di 22 kelurahan. Akan tetapi, ada ketentuan baru melalui juknis yang dikeluarkan kementerian melalui dana sharing, hal ini membuat Pemkot kewalahan apalagi dengan keterbatasan keuangan daerah.

“Dana sharing ini kemampuan APBD tidak bisa memenuhi secara keseluruhan, karena memang ada perubahan juknis, terkait dengan DAK reguler. Selain itu, DAK reguler ini akan mengikuti pola penanganan DAK integrasi, sebab DAK integrasi dia menyelesaikan masalah dalam satu kawasan dan tuntas,” terangnya.(cim)