TERNATE — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate pada Jumat (23/10/2026), untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait APBD Perubahan Kota Ternate Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat kurang lebih sembilan poin catatan hasil evaluasi dari pihak provinsi yang membutuhkan klarifikasi dan penyesuaian. TAPD telah menyusun matriks koreksi serta memberikan jawaban resmi yang disampaikan langsung ke Banggar DPRD.
Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly menjelaskan, poin-poin evaluasi tersebut tidak mengubah postur anggaran maupun komponen belanja secara signifikan.
“Catatan yang diberikan lebih bersifat normatif, berupa masukan dan pertimbangan untuk memastikan APBD-Perubahan Kota Ternate berjalan lebih sehat, berkualitas, dan pro-rakyat,” katanya.
Menurutnya, salah satu poin penting yang menjadi fokus pembahasan adalah perihal Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi yang mencatatkan angka kurang lebih Rp110 miliar. Meski terdapat perkiraan dari provinsi bahwa alokasi realisasi untuk Kota Ternate mungkin berkisar Rp20 miliaran pada tahun berjalan, TAPD tetap mencantumkan angka kewajiban utang Rp110 miliar tersebut secara penuh pada postur awal induk penetapan.
“Hal ini dilakukan sesuai dengan dasar catatan neraca laporan hasil audit BPK agar pencatatan keuangan tetap transparan,” ungkapnya.
Selain pembahasan DBH, rapat juga menyoroti evaluasi terkait anggaran pegawai serta imbauan pemenuhan porsi belanja infrastruktur. Rizal menekankan bahwa penyesuaian anggaran disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan fiskal daerah masing-masing.
“Meski terdapat keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Ternate tetap berkomitmen menjaga efisiensi anggaran sembari memastikan hak-hak masyarakat, aparatur, dan belanja minimum daerah dapat terpenuhi,” terangnya.
Dikatakan Rizal, seluruh tanggapan dan penyesuaian atas sembilan poin evaluasi tersebut telah dituangkan secara lengkap dalam matriks evaluasi yang disepakati bersama DPRD.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah poin penting hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah mengenai porsi anggaran belanja pegawai. Dimana dari hasil evaluasi Provinsi menegaskan agar persentase belanja pegawai disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Rusdi menjelaskan bahwa realisasi belanja pegawai saat ini telah melebihi angka 30 persen seiring berjalannya waktu dan program yang telah berjalan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikurangi secara mendadak.
“Namun, catatan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi penting untuk penyusunan anggaran di masa mendatang,” ungkapnya.
Selain isu belanja pegawai, rapat pembahasan evaluasi tersebut juga menyoroti masalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data awal, total piutang atau alokasi DBH mencakupi angka sekitar Rp110 miliar. Namun demikian, Pemerintah Provinsi baru menyatakan kesanggupan untuk membayar sebesar Rp20 miliar.
Rusdi berharap, komitmen pembayaran Rp20 miliar dari Pemerintah Provinsi tersebut dapat benar-benar direalisasikan agar dapat mengurangi beban dan membantu menyeimbangkan APBD Kota Ternate.
“Catatan-catatan evaluasi ini dipastikan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota dan DPRD dalam mengelola APBD agar lebih tepat sasaran dan akuntabel,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas