Ia menekankan agar OPD terkait tidak menunda-nunda proses ini. Fokus utama saat ini adalah menyusun Struktur Organisasi TPTGR agar bisa segera ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

“Saya sudah instruksikan Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan draf Perwali sekaligus SK pembentukan TPTGR. Kami targetkan dalam waktu dekat tim ini sudah resmi terbentuk dan bisa langsung bekerja,” tegas Ismail.

Dengan hadirnya TPTGR, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (ute)