DARUBA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AMPK (Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Rektorat  Unipas (Universitas Pasifik) Morotai, Senin (20/7). Kordinator Lapangan, Fitra Piga kepada wartawan menjelaskan aksi yang dilakukan ini tak lain adalah menolak kebijakan kuliah online. 

“Menolak Kebijakan kuliah online dan semester dengan cara yang sama, karena tidak memenuhi kriteria status perguruan tinggi dari kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan dosen,” kata Fitra Piga.

Selain itu, tuntutan lainnya yakni desakan kepada Ketua Yayasan dan Rektor Unipas untuk lebih serius  mengelola Kampus agar lebih maju, terutama pendapatan kampus didorong harus lebih maksimal.  “Jika ini tidak dipertanggungjawabkan maka kami atas nama mahasiswa aliansi mendesak agar segera melepaskan jabatannya,” tegas Fitra Piga.

Ditempat terpisah, Wakil Rektor III Unipas, Amrin Sibua menjelaskan kuliah online yang dipersoalkan para mahasiswa merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sebagaimana surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penanggulangan Covid-19. Dan pihak Kampus patuh pada keputusan Menteri tersebut dengan tetap memberlakukan kuliah online selama masa pendemi Covid-19.

“Selama masa pandemi daerah yang bukan masuk pada kategori hijau maka tetap melaksanakan secara virtual. Dalam perkembangan selanjutnya jika kondisi membaik maka kebijakan bisa berubah, misalkan kuliah online ditiadakan dan kuliah kembali seperti biasa,” kata Amrin Sibua. Ia menambahkan terkait kebijakan kampus seperti subsidi kampus untuk paket data dan kebutuhan selama kuliah online belum bisa dilaksanakan. 

Karena memang untuk operasional kampus saja saat ini masih bergantung  ke Pemda Kabupaten Pulau Morotai, sementara sampai saat ini kebutuhan operasional kampus belum dipenuhi karena belum ada pencairan dari Pemda Morotai. Prinsipnya unsur pimpinan baik Yayasan dan Rektorat dan dosen berkomitman dengan sama dimana membangun kampus butuh mahasiswa. (fay)