“Nah, itu yang harus pemerintah melakukan intervensi dengan misalnya membuat pasar murah di masyarakat, supaya betul betul terarah,” katanya.

Mantan Kadis Pariwisata itu mengaku TPID sudah terbentuk, sehingga saat ini setiap hari sudah ada laporan. Laporannya langsung di input di Kemendagri. 

“Namun TPID berkeinginan ada yang namanya satu data komoditas Halteng, sehingga apabila bupati mau mengambil kebijakan itu berdasarkan data yang ada di satu data,” bebernya.

Sehingga pedagang juga tidak bisa menaikkan harga secara sepihak. Karena yang dimaksudkan inflasi bukan pada harga produsen, tapi pada harga konsumen. 

“Berapa harga konsumen membeli barang mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang itu yang mempengaruhi inflasi. Sebab kenaikan harga konsumen itu sama dengan naik nya inflasi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui untuk menjaga kestabilan, berdasarkan data survei, TPID Halteng sudah mengundang pihak distributor yang bekerjasama dengan tol laut. 

“Tujuannya untuk menertibkan dan meminta daftar harga barang di Surabaya, agar jangan sampai barang yang dibeli di Surabaya dengan harga murah, tapi dijual di Halteng dengan harga tinggi,” tukasnya.

Sebab TPID berupaya agar tidak ada disparitas harganya terlalu jauh. Antara barang yang dibeli di Surabaya dan dijual di Halteng melambung tinggi. 

“Jadi seluruh langkah-langkah ini dibuat supaya tidak ada jarak yang tidak terlalu jauh antara harga yang dari distributor ke konsumen,” tegasnya.

Sementara itu juga angka data inflasi di Halteng belum ada. “Kalau khusus Halteng menurut Kepala BPS Halteng belum ada saya inflasi, saat ini BPS Halteng 2023 baru bergerak,” sebutnya.