Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi keuangan daerah dalam beberapa bulan ke depan. Jika ruang fiskal tidak membaik, opsi penyesuaian TPP kembali menjadi salah satu langkah yang mungkin ditempuh untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Meski demikian, Sarbin menegaskan kondisi Maluku Utara masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Menurutnya, hak-hak ASN tetap dibayarkan meski harus disertai pengurangan TPP sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. “Iya, silakan dibandingkan dengan provinsi yang lain. Maluku Utara masih membayar, meskipun ada pengurangan,” pungkasnya.(rl)