TERNATE – LSM Rorano Malut menyarankan kepada Gubernur Malut untuk menjadikan RSUD Chasan Boesoiri sebagai rumah sakit khusus untuk melayani pasien covid-19.
Pasalnya, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 yang makin hari terus meningkat dikhawatirkan tidak akan mampu ditampung. “Kondisinya makin emergency. Karena itu, kami meminta gubernur dan DPRD Maluku Utara untuk segera mengambil tindakan pencegahan jangan sampai RSUD kolaps,” pinta Direktur LSM Rorano Malut M. Asghar Saleh, Selasa (02/06) kemarin.
Asghar menyebut, jumlah kasus terkonfirmasi yang terus naik di Malut dalam sebulan terakhir ini harus menjadi perhatian. Sampai Selasa (2/6) kemarin jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 174 dengan kasus kematian sebanyak 15 orang dan sembuh sebanyak 29 orang.
“Dampak yang paling terlihat adalah peningkatan jumlah kasus mulai mengganggu kesanggupan RSUD Chasan Boesoerie,” sebutnya
Tak hanya fasilitas, kemampuan dan ketahanan petugas kesehatan, baik dokter, perawat maupun tenaga medis dan non medis lainnya. “Apalagi sebagian tenaga medis juga terpapar virus itu,” tandasnya.
Asgar menilai, lambatnya penegakan diagnostic karena tidak adanya Lab PCR – yang ada hanya TCM dengan running tak lebih dari 20 per hari serta keterbatasan cartridge membuat kecepatan analisa kasus terkonfirmasi positif atau negative swab test serta angka kesembuhan menjadi tidak ideal dibanding hasil puluhan Reaktif Rapid Test yang mengantri.
Solusinya, saran Asgar, gubernur membuat SK yang menetapkan RSUD Chasan Boesoerie sebagai rumah sakit khusus untuk melayani pasien dengan diagnosa Covid- 19. “Akses pelayanan ditutup untuk pasien yang sakit umum atau bukan dengan diagnosa Covid-19,” saran Asgar.
Di dalam keputusan gubernur nanti, lanjut Asgar, juga mengatur agar pasien dengan diagnosa penyakit lain dirawat di rumah sakit daerah kabupaten/kota atau RS swasta lainnya yang ada di setiap daerah.
“Jika hanya merawat pasien Covid-19, maka segera dilakukan optimasi sumber daya petugas kesehatan yang ada di RSUD, sehingga fokus dan dapat dilakukan pembagian waktu kerja sesuai protokol kesehatan yang berlaku,” jelasnya.
Disamping itu, APD sebagai alat keselamatan diri wajib hukumnya disediakan secara real time kepada seluruh petugas kesehatan secara menyeluruh.
“Selama ini APD hanya diperuntukan untuk ruang isolasi sementara instalasi lain rentan terhadap penularan Covid19,” ungkapnya, seraya meminta segera dilakukan swab test terhadap seluruh petugas kesehatan sebagai bagian dari pemutusan rantai penularan, sehingga RSUD menjadi steril dan kemungkinan terserang Covid-19. (cim)