Terkait pemekaran desa, Kepala Dinas PMD menjelaskan bahwa tim verifikasi daerah telah memberikan lampu hijau, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu dibenahi, khususnya terkait batas-batas desa. Selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta agar Dinas PMD lebih proaktif.“ Untuk pemekaran desa agar Kepala Dinas PMD lebih proaktif supaya bisa secepatnya diakomodir. Segera lakukan rapat khusus agar saat di tingkat pusat nantinya tidak terkendala apapun,” ujarnya.

Pembahasan lainnya mencakup pembangunan RSUD, belanja modal pengadaan lahan yang diminta segera disampaikan ke Dinas Perkim, serta penyelesaian jalan umum dan jalan tani yang dinilai sangat penting bagi masyarakat dan petani.

Sekda Bahri Sudirman menambahkan, terkait jalan tani perlu segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum dan klaim lahan masyarakat yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian.

Rapat juga membahas program SPBG Makanan Bergizi di Halmahera Tengah yang diperuntukkan bagi wilayah 3T. Halmahera Tengah memperoleh 10 titik dapur MBG yang telah lolos verifikasi pusat, dengan satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara lainnya berada pada kisaran 50 hingga 80 persen. Untuk wilayah Pulau Yoi, seluruh persiapan telah dilakukan dan siap untuk penilaian oleh tim.