TERNATE – Pemerintah Kota Ternate melalui Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan Jawaban Resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Ternate terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna yang sarat akan agenda strategis ini dilangsungkan di Ternate pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Ternate atas masukan, saran, pertanyaan, serta catatan kritis yang diberikan. Menurutnya, pemandangan umum tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan dan kepedulian bersama terhadap arah pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate.
Wali Kota menegaskan, komitmennya bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait penerjemahan agenda Asta Cita, Wali Kota menyatakan, sependapat bahwa prioritas pembangunan nasional perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Isu mengenai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dari berbagai fraksi, termasuk Fraksi Demokrat, NasDem, PKB, PDI Perjuangan-Perindo, Golkar, dan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat. Wali Kota menjelaskan bahwa potensi ekonomi Ternate di sektor perdagangan, jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, hingga pengelolaan aset daerah akan terus dioptimalkan melalui pembenahan pendataan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Inovasi seperti pengembangan Ternate i-PAD dan perluasan pembayaran pajak non-tunai melalui QRIS terus didorong guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pelaku UMKM lokal.
Wali Kota juga sepakat bahwa keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya anggaran semata, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui penerapan prinsip money follows program. Fokus belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor krusial, antara lain:Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting dilakukan secara terpadu melalui sinergi lintas perangkat daerah dan peningkatan kualitas layanan dasar. Dan Pemerataan Pembangunan Wilayah Kepulauan memperhatikan keterjangkauan dan konektivitas infrastruktur dasar di Kecamatan Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua serra Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah mendukung penuh program strategis nasional ini melalui penyiapan dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai pelestarian kawasan cagar budaya seperti Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali, Pemerintah berkomitmen untuk menata aktivitas ekonomi masyarakat termasuk konsep Coffee Street agar berjalan tertib tanpa merusak nilai sejarah dan fungsi kawasan.
Selain itu, Pemerintah juga menindaklanjuti evaluasi penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru dengan pembenahan sistem pengelolaan persampahan secara menyeluruh.
Dikesempatan tersebut Wali Kota Ternate berharap proses pembahasan lanjutan bersama DPRD dapat terus berlangsung dalam suasana kemitraan yang konstruktif, sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel bagi kemajuan Kota Ternate.*
Editor : Hasim Ilyas