Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif demi menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, H.Ade Kama menyampaikan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan momentum strategis untuk melihat arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Dilanjutkan dengan Penyerahan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H.Ade Kama. (hms)