Dia menegaskan, pihaknya akan tetap membantu, sebab selama ini Pemkot juga membantu warga untuk penyediaan lahan pekuburan. “Saya juga minta kalau bisa akses transportasi di buka biar lancar,” pintanya.

Sebelumnya, Koordinator Aksi Risno Wahid mengatakan, sejak tahun 70-an, lahan yang dimaksud itu dikelola oleh sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan.  Namun sebelum itu sudah ada perkebunan warga.

“Saat itu mereka masuk dan pangkas tanaman dalam kebun. Tapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Dikatakannya, seiring waktu berjalan  lahan tersebut kemudian diserahkan ke  Pemerintah Provinsi Maluku, ketika pihaknya mengkonfirmasi dan di dapat kabar kalau aset itu pada 20 September 2020, telah diserahkan ke Pemprov  Malut.

“Saya tanya ke bagian aset, sejak 2004 mereka tidak pernah hibahkan ke Muhammadiyah,” jelasnya. Dia menjelaskan, sebagai pemilih lahan juga kaget ketika Yayasan Muhammadiyah melakukan pembangunan di lahan tersebut. Dan saat ini warga membutuhkan lahan kuburan.

“Kami pernah menyurat ke pihak yayasan tapi ditolak dengan alasan sedang ada pembangunan pendidikan dan lainnya,” sambungnya.

Pihaknya kata dia, meminta agar Walikota Ternate Burhan Abdurahman hadir di hadapan massa aksi, dan menyatakan kesiapannya melakukan mediasi. Sebab, saat ini warga di Kelurahan Fitu membutuhkan lahan untuk lokasi pekuburan.

“Karena kami saat ini membutuhkan lokasi kuburan,” katanya. Ia menambahkan, terkait sikap mereka dalam aksi ini hanya menginginkan kehadiran Walikota Ternate Haji Burhan Abdurahman untuk melakukan mediasi dengan pihak Muhammadiyah.

Mewakili Pemkot Ternate Kepala Kesbangpol Kota Ternate Abdullah Sadik dan Camat Ternate Selatan yang datang ke lokasi juga tidak mampu menenangkan warga yang melakukan aksi sampai siang tadi.(cim)