WEDA – Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Edi Langkara mengaku, bertanggungjawab atas tidak dilantiknya Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Bupati Halmahera Tengah ini menurutnya, ada terjadi distorsi kebijakan, dimana katanya, keputusan rapat tim penjaringan lain dan perubahan SK tanpa melalui rapat tim penjaringan. Selain itu terjadi dualisme surat yang ditanda tangani oleh pimpinan DPD partai Golkar Halteng, juga sikap fraksi yang menolak pencalonan Sakir Ahmad.
“Nah terkait itu mesti pimpinan DPRD jeli melihat persoalan ini, agar tidak melahirkan distorsi baru di saat internal Golkar sudah mulai kondusif saat ini.
Namun dengan cara kolaborasi sepihak oleh pimpinan dewan maupun kelompok dewan untuk mengelabui saya dalam proses itu maka saya memandang ini sebuah ujian bagi saya untuk tidak percaya kepada rekan – rekan yang hidup di dunia ampibi.” Ujar Bupati.
Dikatakan, Secara organisatoris dirinya sudah menghadap Ketua umum Golkar dan sejumlah pihak di DPP Golkar, Dan sudah saya laporkan sikap saya tidak memproses pelantikan saudara Sakir Ahmad karna intrnal Partai Golkar Halteng belum sehat. DPP partai Golkar memaklumi itu dan menunggu waktu untuk membuat keputusan baru.
Lanjutnya, sebagai kepala daerah dari Kaders Golkar diminta oleh Ketua Umum Golkar untuk menyampaikan tiga nama pimpinan DPRD yakni, Halmahera Barat Robinson Misi, Halmahera Timur Idrus Maneke dan Halteng saudara Fahris Abdullah. Sebab pada pemilu 2019 lalu, 7 DPD Golkar yang saya bina dalam pemenangan pemilu legislatif dan pilpres. Anehnya, dua daerah tidak di rubah sedangkan Halmahera Tengah dirubah dan itu bukan kebijakan ketua umum, akan tetapi ada pihak yang sengaja membenturkan dengan ketua umum. Terkait perubahan itu maka sebagai kaders Golkar yang juga sebagai Bupati saya di minta masukan, agar perjalanan Pemerintahan bisa terjaga dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan agenda kebijakan daerah dibawah pimpinan kepala daerah.
” Menyimak sikap DPRD Halteng hari ini sebuah sandiwara yang tidak menarik untuk diberi apresiasi, sebab ada agenda politik lain yang turut dalam agenda tersebut.” Jelasnya.
Orang nomor satu di Halmahera Tengah ini mengingatkan kepada pihak – pihak tertentu agar jangan ikut menabuh karna secara institusional tidak kompetensi dalam hal urusan ini, alias ini maslah ini murni partai dan hanya bisa diselesaikan di intrnal partai Golkar. ” Jangan takuti pimpinan dan anggota dewan seolah-olah Masalah hukum, undang – Undang partai politik jelas narasinya dan itu khusus untuk partai politik .
” Langkah DPRD cacat hukum, atau sebuah anomali politik, disaat terjadi kisruh internal fraksi Partai Golkar terkait Ketua DPRD Halteng, saya sebut anomali politik karna sikap DPRD secara fraksional berbeda dengan langkah rapat yang secara kasat mata dipaksakan oleh fraksi tertentu di DPRD.” Tutup Elang sapaan akrab Edi Langkara. (udy)