TERNATE – Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga menyelenggarakan Workshop Analisis Situasi dalam rangka pendampingan tata kelola program kesehatan Kota Ternate Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Emerald, Kecamatan Ternate Tengah, dan diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, tim perencana, kepala Puskesmas, serta perwakilan instansi terkait.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2027 yang berkualitas, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan prioritas daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate dr. Fathiyah Suma, M.Kes, dalam sambutannya saat membuka kegiatan menegaskan, workshop ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa dokumen Renja Tahun 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar berbasis data, selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Ternate.
“Perencanaan yang baik harus terhubung kuat dengan penganggaran, sehingga setiap program yang kita rancang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.
dr. Fathiyah menekankan, pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi di lapangan, terutama dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Dalam sesi pemaparan kebijakan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Ternate menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan daerah. Materi ini menjadi landasan utama dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan agar selaras dengan target pembangunan daerah.
Dinas Kesehatan Kota Ternate sendiri pada kegiatan tersebut memaparkan, kondisi eksisting perencanaan dan tantangan tata kelola program kesehatan, termasuk capaian kinerja, kendala akses layanan, serta distribusi tenaga kesehatan. Tim pendamping dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga turut menyampaikan hasil reviu terhadap dokumen Renja Tahun 2026 dan memandu peserta dalam mengidentifikasi serta menajamkan isu strategis untuk Renja Tahun 2027.
Sementara, dari tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, pentingnya sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional agar terintegrasi dari pusat hingga daerah. Kementerian Dalam Negeri menegaskan penerapan penganggaran terintegrasi sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, guna memastikan keselarasan nomenklatur kegiatan, kodefikasi, serta indikator kinerja.
Seluruh peserta terlibat aktif dalam diskusi dan latihan penyusunan draf awal Renja Tahun 2027. Proses ini menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat, penajaman indikator kinerja, serta keselarasan antara program, kegiatan, dan penganggaran.
Ketua Tim Pendamping dari Universitas Airlangga Dr. Ernawaty, drg, M.Kes. menyampaikan harapan agar hasil workshop ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam proses perencanaan daerah. Ia menegaskan bahwa dokumen Renja yang baik harus mampu menjadi instrumen pengendali program sekaligus alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Ternate dapat menghasilkan dokumen Renja Tahun 2027 yang lebih kuat, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.*