TERNATE – Pada Selasa (10/08/2021) genap 100 hari kerja pemerintahan Tauhid-Jasri usai dilantik pada 26 April 2021 lalu oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode 2021-2026, namun dari sejumlah program kerja 100 yang dicanangkan Pemkot Ternate, seperti yang disampaikan saat paripurna di DPRD itu dinilai gagal oleh DPRD Kota Ternate.
Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Djadid Ali mengatakan, program 100 hari kerja yang disampaikan Wali Kota itu gagal, mestinya kata dia, Tauhid yang kini menjabat sebagai Wali Kota itu punya banyak pengalaman karena yang bersangkutan berasal dari birokrat di Pemkot Ternate. “ Mestinya sudah bisa melihat kondisi yang ada, dari pada punya program 100 hari tapi tidak tercapai, mana yang bisa diandalkan dan mana yang tidak, dan faktanya memang seperti itu,” tegasnya.
Dia mencontohkan, seperti pasar yang marak dengan pungli, kemudian perlakuan petugas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. “Jadi coba dikaji lagi lah, karena fakta di lapangan tidak maksimal. Dan menurut saya program 100 hari ini gagal total, padahal pak Wali Kota ini berasal dari birokrat yang tau persis kondisi selama ini kok berani mengatakan 100 hari kerja,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, salah satunya seperti keluhan di Batang Dua yang sampai kini tidak ada respon dari Pemkot Ternate, padahal kondisi alam disana yang kerap tidak mendukung, hal yang sama juga di Moti. Mestinya, masalah di pulau terluar ini harus jadi perhatian serius namun hal ini belum dilakukan.
“Pemerintah sudah harus merubah cara berpikirnya bagaimana ke depannya, karena sarana prasarana pendidikan dan kesehatan disana sangat dibutuhkan. Tiap tahun pemerintah itu harus berpikir agar fasilitas kesehatan itu dapat dibangun yang layak, itu yang harus diprogramkan karena ketika kondisi seperti ini pelayanan kesehatan itu menjadi ujung tombak itu yang harus dipikirkan pemerintah, karena yang terjadi orang sakit di tiga kecamatan harus bawa ke Ternate, ini karena pemerintah terlalu diam, jadi seperti yang saya sebut kalau pak Wali Kota ini punya pengalaman di pemerintah itu yang harus dimaksimalkan,” kesalnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Henny Sutan Muda. Menurut Heny, sepanjang program 100 hari kerja ini tidak ada progres apapun dan hanya sebatas pemanis bibir. Meski Pemkot Ternate terkendala dengan anggaran, tapi program 100 hari itu tidak mengharuskan menunggu anggaran.
“Harus ada inovasi dari pemerintah, jadi harus kreatif bagaimana penanganan sampah itu lebih maksimal, kalau berkaitan dengan BBM masa itu tidak bisa disiasati, saya pikir banyak solusi asalkan pemerintah berani, kan refocusing saja pemerintah berani buat tanpa disampaikan ke DPRD,” sebutnya.
Kegagalan lain bagi Heny yakni untuk penanganan air bersih yang sampai kini masih banyak keluhan diterima, ini akibat dari penempatan manajemen yang dianggap bertentangan dengan aturan. Bahkan kata dia, pada program pemulihan ekonomi juga sampai kini dinilai masih stagnan, dia bahkan menyarankan pemerintah turun ke lapangan untuk mengkroscek itu, sebab banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan itu. “Coba di kroscek ke swalayan taranoate yang pendapatannya saja anjlok. Ini yang harus dipikirkan solusinya oleh pemerintah, selama ini DPRD tidak dilibatkan bahkan skema refocusing juga tidak, padahal kita selalu minta ke pemerintah meskipun dalam refocusing ini fungsi DPRD dilemahkan, tapi kita duduk bicarakan karena kita sama-sama representasi dari masyarakat,” tegasnya.