100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Walikota Akui Belum Maksimal

Terpisah,  Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, program 100 hari itu sebagai pijakan awal memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026. “Dari sisi itu kita bisa menilai OPD mana yang merespon dan mewujudkan visi misi TERNATE ANDALAN. Ada lima program pemantik sebelum RPJMD ditetapkan,  kemarin sudah disampaikan ranwal RPJMD yang akan dibahas dalam perda. Ini sebagai wujud komitmen bersama saya dan wakil, dalam menyelesaikan beberapa persoalan mendasar,” sebutnya.

Dikatakan Tauhid, program 100 hari kerja yang dicanangkan kemarin merupakan awal usai dilantik, yakni penanganan covid19, pemulihan ekonomi, penanganan sampah, penanganan air bersih dan menjadikan Ternate sebagai Kota Inklusif. Dan ini sudah terlaksana melalui OPD yang ada di Kota Ternate, baik itu pelaksanaan dilapangan maupun dukungan regulasi. “Kita sudah melakukan perbaikan diawal dan masih diakui terdapat kekurangan dan kelemahan di lapangan dalam mengimplementasikan program diatas. Jadi ada program yang bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif, serta keberhasilan dilihat juga secara kualitatif dan kuantitatif,” jelasnya.

Menurut Wali Kota, keberhasilan dari pelaksanaan prioritas 100 hari kerja sudah terakomodir melalui RPJMD yang telah disusun secara sistematis dan terencana pada RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026. Bahkan, hal ini telah melewati beberapa tahapan kaidah perencanaan baik melalui proses termasuk konsultasi publik dan sebagainya, yang kemudian terimplementasi melalui program kegiatan OPD dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya.

“RPJMD itu di breakdown melalui RKPD setiap tahunnya, sedangkan untuk progres keberhasilan nanti media bisa konfirmasi ke OPD terkait. Misalkan soal sampah langsung ke DLH, dengan dasar kita kumpulkan data dan ketahui hasil yang dicapai,” pungkasnya.(cim)