TERNATE – Setelah ratusan guru honorer lakukan aksi, Kamis (15/12/12) giliran ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie Kota Ternate, menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Gubernur dan kantor Kejati Malut.

Aksi yang ditunjukan itu, akibat dari kekesalan mereka yang setiap saat hanya di janji, janji dan janji lagi.

Tunjangan Kinerja (tukin) misalnya, yang sampai saat ini belum juga dibayarkan, padahal mereka telah berulang kali dijanjikan akan segera diselesaikan, namun hingga akhir tahun 2022 ini, Provinsi Malut yang dinahkodai oleh Abdul Gani Kasuba belum menunjukkan itikad baik. 

Mulai dari PNS, perawat hingga dokter di rumah sakit terbesar di Malut ini terpaksa turun ke jalan untuk menuntut hak mereka, sebab PAD yang diberikan untuk daerah dari rumah sakit tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka terima.

Mereka memulai aksi dari Rumah Sakit Umum Daerah, bermodalkan mobil pick-up dilengkapi dengan sound system menuju Kejaksaan Tinggi dan Kediaman Gubernur Abdul Gani Kasuba yang berada di Kota Ternate. 

“Tunjangan tenaga kesehatan dalam hal ini pihak rumah sakit belum dibayarkan sampai sekarang,” teriak sejumlah nakes saat melakukan aksi. “Kami menuntut hak kami, karena ini memiliki landasan hukum ada peraturan gubernur, di pergub itu jelas disebutkan Nakes, karyawan rumah sakit mendapatkan tunjangan kinerja,” teriak nakes lainnya. 

Salah satu Nakes yang enggan disebutkan namanya kepada Fajar Malut menyebutkan, jika Gubernur Abdul Gani Kasuba tidak merespon, mereka mengancam akan melakukan aksi serupa.

“Aksi ini terjadi karena kami sering ketemu dengan manajemen rumah sakit, menanyakan tentang hak, setiap ditanya dijanjikan, yang menjanjikan adalah Wadir keuangan rumah sakit,” ujarnya.

Bahkan Wadir keuangan RSUD Chasan Boesoirie waktu itu pernah meminta untuk menahan diri, sambil menunggu subsidi dari Pemprov Malut sebesar Rp. 27 miliar baru dilakukan pembayaran.

Akan tetapi Keuangan Provinsi Malut yang dinahkodai oleh Ahmad Purbaya itu sejak Maret hingga Desember 2022 belum merealisasikan. Kata dia, 15 bulan Tukin yang belum terbayarkan terhitung sejak 2020 selama 3 bulan, 2021 selama 2 bulan dan 2022 selama 10 bulan.

Untuk itu, ancaman mogok pelayanan di rumah sakit terbesar di Malut ini telah lontarkan mulut para PNS, Nakes hingga dokter, jika hak mereka belum diberikan. Sementara hingga berita ini di publish pihak rumah sakit maupun Pemprov Malut belum memberikan keterangan resmi. (cr-02)