SOFIFI – Kebijakan Pemerintah Pusat berencana memangkas dana tranfer ke daerah  untuk memghadapi bencana darurat nasional pandemi wabah virus corona (Covid-19) akan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Malut 2020 berpontensi akan turun dari sebelumnya Rp 3 Triliun lebih.

Pasalnya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah itu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 30 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemprov Malut Bambang Hermawan saat dikonformasi wartawan mengatakan, tahun ini dana transfer ke Provinsi Malut untuk Alokasi DBH  sebesar Rp.324,0 milyar, Alokasi DAK  fisik sebesar Rp.1,6 trilyun. Alokasi DAK  non fisik sebesar Rp.933,0 mliyar.

“Kalau pemangkasan dana tranfer untuk DAK 20 persen, DAU 10 persen dan DBH 30 persen, maka sekitar penangkasan hampir capai 200 miliar, dan sangat berpengaruh pada APBD Malut 2020 bisa berubah turun dari sebelumnya yang ditetapkan,” sebutnya. Menurutnya rencana pemangkasan dana transfer baru disampaikan secara lisan, sehingga saat ini Pemprov Malut tinggal menunggu surat edaran secara resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “ini baru disampaikan secara lisan melalui videoconference, sehingga kami tinggal tunggu edaran surat dari Mendagri,” katanya.

Bambang mengaku, saat ini sejumlah kegiatan proyek yang bersumber dari DAK sudah dihentikan sementara, dan diarahkan untuk anggaran penanganan Covid-19 sebagai bencana darurat nasional. “Meskipun untuk edaran pemangkasan dana tranfer belum ada, namun sejumlah kegiatan yang bersumber dari DAK kami sudah hentikan,” ungkapnya.

Mantan Pj. Sekda Malut itu menuturkan untuk pergeseran anggaran yang telah disetujui DPRD Malut sekitar 148 miliar, belum diputuskan, pasalnya ada rencana pemangkasan dana tranfer dari pusat DAK, DAU dan DBH. “Iya rencana pergeseran, namun dengan adanya rencana pemangkasan DAK, DBH dan DAU, maka akan dilakukan penyesuaian ulang APBD Malut 2020 sampai pada DPA setiap SKPD,” pungkasnya. (iin)