TERNATE – Anggota DPRD Kota Ternate dari fraksi NasDem, Nurlela Syarif meminta Walikota dan Wakil Walikota tidak meninggalkan bekas pembangunan yang dikhawatirkan tidak dilanjutkan oleh Pemerintahan yang baru.

Yang dia maksudkan adalah pembangunan reklamasi di kawasan Ternate Utara dan Ternate Selatan. Menurutnya, reklamasi merupakan roadmap pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. “Dampaknya belum sekarang, tapi dampaknya di kemudian hari yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat. Tapi faktornya sudah mulai kita temukan dampaknya di lapangan,” jelasnya.

Di Pemerintahan yang baru, dia berharap pembangunan harus berpihak pada lingkungan. Sebab itu adalah isyarat Undang-Undang. “Lingkungan menjadi item terpenting dalam roadmap perencanaan pembangunan. Kita berharap akan dimaksimalkan. Ternate hari ini sudah harus bicara Ternate dalam konteks aspek lingkungan. Jangan sampai nanti bukan menjadi skala prioritas, hanya lip service, dia harus jadi prioritas dan urgensinya sudah harus dimaksimalkan,” katanya.

Dijelaskan, menurut pandangan fraksi Nasdem, pola reklamasi saat ini tidak berkelanjutan. “Hari ini apa, terus besok apa lagi, apa lagi, jadi tidak dalam pola perencanaan yang sustainable. Contoh kita lihat di Sangaji. Di Kalumata, kan sekarang apa yang mau dilakukan, setelah ditimbun apa yang akan dilanjutkan,” tanya Nurlela.

 “Apakah akan ditindaklanjuti ataukah akan dibiarkan, karena ini dalam perspektif pembangunan di Pemerintahan yang baru, ini hanya menjadi peninggalan di Pemerintahan yang sebelumnya. Dan tidak bisa dinafikan itu, ini terjadi. Kemungkinan ini bisa terjadi di Pemerintahan yang baru, sementara alokasi anggaran sudah dikucurkan, potensi alam sudah dikuras luar biasa, dampaknya sekarang susah dialami masyarakat. Ada debu, kawasan jadi tidak tertata secara baik, ini dia berkelanjutan,” tambahnya.

Karena itu, ia berharap di akhir masa jabatan Bur-Ada (Walikota dan Wakil Walikota Ternate). Segala problem tersebut diinventarisasi secara legowo harus ada komunikasi antara Pemerintah sebelumnya dengan Pemerintahan berikutnya. Apa Pekerjaan Rumah (PR) yang jadi skala prioritas dan harus ditindaklanjuti. 

 “Karena proses pembangunan ini semua pakai anggaran daerah, uang rakyat. Jadi tidak lagi mengedepankan ego sektoral, ego leadership dan sebagainya. Kami berharap kalau memang dikolaborasi, harus kolaborasi dalam konteks perbaikan yang lebih baik. Jangan meninggalkan peninggalan yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian daerah dan dampaknya dirasakan masyarakat,” tegas Nurlela. (nas)