TERNATE – Rencana investasi dari PT  Wika Bangunan gedung untuk membangun rumah sakit di Kota Ternate, sudah sampai di tahapan pra studi kelayakan (feasibility study), bahkan pra feasibility study dipresentasikan ke DPRD Kota Ternate pekan kemarin yang dihadiri OPD teknis dan Dirut RSUD Ternate.

Direktur Operasi I PT Wika Bangunan Gedung Bagus Tri Setiana mengatakan, mekanisme yang dipakai dalam rencana kerja sama ini adalah availability payment.

“Terima kasih kepada Pemkot Ternate dan DPRD yang sudah memberikan kesempatan ke kami (PT Wika) bangunan gedung untuk mempresentasikan minat kami melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya menargetkan RSUD Kota Ternate ini adalah tipe B dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 200. “Harapan kami, minat kami ini bisa diteruskan dan diterima oleh Pemkot Ternate, sehingga kami bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu feasibility study, terus kami akan memaparkan secara lebih detail lagi, terus ada kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga kami bisa memulai pembangunannya,” ujarnya.

Disebutkan, berdasarkan analisa investasi, rencana biaya yang dihitung baik capex maupun opex untuk RSUD Kota Ternate totalnya sebesar Rp 1.7 Triliun. Dari anggaran itu, akan dibangun gedung, fasilitas alat kesehatannya, dan pengoperasian selama 10 tahun.

Pihaknya kata dia, menawarkan waktu kerja sama dengan Pemkot selama 10 tahun. Itu artinya, dari nilai investasi Rp 1,7 Triliun tersebut, maka Pemkot harus membayar angsuran Rp 170 miliar ke PT Wika setiap tahun, dalam waktu 10 tahun. “Rp 1,7 Triliun dibagi 10, jadi pertahunnya pemerintah kota ngasih ke kami Rp 170 miliar selama 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun Pemkot sudah melunasi dan kami sudah menerima hak kami, maka semua bangunan serta fasilitasnya akan diserahkan full kepada Pemerintah Kota,” jelas Bagus.

Bagus juga menjelaskan, setoran pertahun dari Pemkot ke PT Wika baru akan dihitung atau dimulai setelah RSUD beroperasi. Dia memperkirakan, pembangunan RSUD akan memakan waktu kurang lebih 1 hingga 1,5 tahun.

“Kalau RSUD nya sudah beroperasi, maka Pemkot sudah mulai melakukan kewajibannya dengan menyetor ke kami setiap tahun Rp 170 miliar selama 10 tahun,” ujarnya.

Bagus menyebut, setoran Rp 170 miliar tersebut, diluar dari profit yang dihasilkan oleh RSUD pada saat sudah beroperasi. “Profit itu kan akan memberikan manfaat kepada Pemkot. Jadi profitnya rumah sakit ini diterima oleh Pemkot dan Pemkot memberikan angsuran kepada kami. Apabila profitnya tidak sampai Rp 170 Miliar dalam setahun, maka tentu akan membebani APBD. Tapi kalau profitnya mencukupi Rp 170 Miliar, berarti sudah tidak membebani APBD,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, setelah mendengar presentasi pra feasibility study dari PT Wika yang berlangsung di Gedung DPRD, ada sejumlah hal yang harus dikaji. Ini tidak terlepas dari pertanyaan anggota DPRD yang berkembang di forum.

Diantaranya, terkait penetapan dasar kerja sama, apakah akan diikat melalui Perda, Perwali ataupun regulasi lainnya. “Kalau Perda itu kan pembahasannya cukup lama, jadi pak Mubin menyarankan kalau memang ada regulasi yang lain selain Perda bisa kita pakai, sehingga lebih mempermudah. Karena tahapan rencana pembangunan sudah harus jalan pada Januari 2022, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kemudian terkait durasi waktu kerja sama, dimana Pemkot harus menyetor Rp 170 miliar ke PT Wika pertahun untuk mengembalikan nilai investasi Rp 1,7 triliun masih dibicarakan, nantinya Pemkot dan DPRD duduk bersama membicarakan hal itu.

“Jadi nilai pengembalian itu tergantung berapa lama atau masa angsurannya. Yang ditawarkan oleh PT Wika itu kan 10 tahun, sehingga pertahun disetor Rp 170 miliar sekian. Tapi kalau misalnya kita sepakat perpanjang seperti 15 sampai 20 tahun, kan pasti angsurannya bisa lebih kecil,” ujar Rizal.(cim)