Hal ini dibuktikan dengan ketimpangan yang sangat miris berdampak pada inflasi keuangan daerah yang melampaui ambang batas, keterpurukan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat, tingkat pengangguran yang meningkat dan rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kemudian, tambah Fahri, upaya reformasi birokrasi yang gagal serta ketidakmampuan penyelesaian anggaran BUMDes yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Dengan berbagai ketimpangan yang terjadi, tentu dapat dicermati selama kurun waktu pengabdian DPRD Pulau Morotai telah melaksanakan fungsi pengawasannya, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Namun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini karena tidak terciptanya check and balance dalam sisi pemerintahan di Pulau Morotai.

“Jadi apa yang kami sampaikan ini merupakan pengalaman anggota DPRD selama 5 tahun. Olehnya kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Morotai, karena tidak maksimal menjaga stabilitas roda pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili,” tutup Fahri.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor :Erwin Egga