Pemkot Diminta Respon Isu Perubahan Iklim

TERNATE – Dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, hingga peningkatan suhu mengalami penguatan serta konsentrasi suhu panas bumi akibat pantulan material batuan, turut berkontribusi terhadap ancaman percepatan bencana alam.

Ketua Ikatan Ahli Geologi (IAGI) Maluku Utara, Abdul Kadir D. Arif melaporkan, ancaman terbesar akibat perubahan iklim sudah sangat terasa pada pulau-pulau kecil di sekitaran Halmahera. “Dengan melihat kondisi pulau Ternate termasuk juga dalam gugusan pulau kecil. Secara geologi ini sangat mengancam,” ucap Dedi sapaan akrabnya saat dihubungi sore kemarin.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Babullah Ternate, pada Selasa 21 September merekam potensi curah hujan lebat akan terjadi pada Oktober-Januari 2022. Menurut Dedi, dengan frekuensi curah hujan yang stabil, Kota Ternate berpeluang dilanda banjir rob.

Pada awal 2021, dia bersama BMKG dan Kepala BMKG Pusat serta Pusat Studi Bencana Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar sudah membahas ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil di kawasan Halmahera dengan menggunakan pendekatan modeling sistem yang mirip dibuat di DKI Jakarta. “Ada imbasnya, beberapa wilayah dapat tergenang dalam artian lama kelamaan hilang,” ujarnya.

Kata dia, yang terjadi di Kota Ternate saat ini bukan banjir biasa, melainkan banjir rob. Pemicunya adalah kenaikan muka air laut dan gelombang tinggi dan frekuensi curah hujan yang stabil. “Itu terjadi kenaikan pasang air laut yang melebihi sektor terendah daratan, sehingga dia (air laut) masuk ke ruang darat melalui jalur sungai. Di Ternate ini sungai intermiten semua, bukan sungai yang dialiri. Maka paling gampang sekali kita pelajari kalau banjir rob itu naik ke kota,” jelasnya.

Dan wilayah yang paling rentang terkena imbas banjir rob adalah kawasan Bastiong, Mangga Dua, dan Afe Taduma. “Kantong-kantong ini yang justru lebih bahaya dari yang lain. Hujan kan kita bisa prediksi, tapi kalau banjir rob? Angin berubah sedikit saja air laut naik,” tegasnya.

Selain banjir rob, Abdul Kadir juga menyebut, tata kelola wilayah yang amburadul seperti pembongkaran ruang terbuka hijau (wilayah tambang galian C) yang berlebihan juga berkontribusi terhadap ancaman bencana. Belum lagi proses revegetasi yang tidak baik seperti efek mineral pada batuan batu angus yang memberikan efek panas balik dari matahari.

 “Artinya, pulau vulkanik di Ternate ketika tidak ada proses revegetasi yang baik,  contoh kasus batu angus misalnya. Setiap batuan punya mineral tertentu yang mampu memberikan imbas balik yang sama khasnya dengan kaca. Ada pantulan balik kepada matahari,” katanya.

Karenanya, harus ada perbaikan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab jika tidak diatur, maka dampaknya bisa saja terjadi tanah longsor di bagian lereng gunung karena sudah terjadi perubahan bentangan alam. “Membahayakan di situ, ketika bentangan alam dirubah dan tidak sesuai dengan aturan yang harus dirubah, kavling dan segala macam, imbasnya ya tadi. Ternate kan pada posisi curah hujan dengan frekuensi yang stabil. Karena titik jenuh basah tadi masuk ke serapan di bawah soil yang kurang lebih ketebalannya 5 sampai 10 meter, ini kan mahkota longsor bergerak dengan rayapan tanpa kita sadari,” katanya.

Dia mendesak Pemerintah Kota Ternate segera merespon isu perubahan iklim dengan membuat larangan terhadap pembangunan kawasan perumahan pada bagian punggung lereng yang curam maupun sangat curam. “Sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan yang berskala besar. Artinya, jangan sampai terlalu banyak durasi pemukiman di situ. Saya melihat hari ini bahwa lereng pada kemiringan tertentu sudah dijadikan beberapa lokasi perumahan. Sudah bukan lagi punggungan,” kesalnya. (nas)