TERNATE– Forum perangkat daerah dan musyawarah RKPD tahun 2023 yang di gagas oleh Pemkot Ternate melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembagan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate resmi di tutup, kegiatan yang dilakukan selama dua hari di royal resto dan di ikuti seluruh perangkat daerah dan perwakilan masyarakat itu di tutup oleh Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman pada Kamis (24/3/2022).

Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dalam sambutannya mengatakan, hasil pelaksanaan forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD Kota Ternate, yang di laksanakan selama 2 hari tersebut, telah menghasilkan rumusan-rumusan program prioritas, sekaligus melakukan kompilasi dan sinergitas usulan musrenbang kecamatan dengan  RKPD Kota Ternate tahun 2023.

“Perumusan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan rencana program dan pendanaan, serta indikator dan target kinerja masing-masing perangkat daerah, ke dalam Rancangan RKPD Kota Ternate tahun 2023. Dan dengan memperhatikan kondisi aktual, urgensi dan kebutuhan yang berkembang, yang akhirnya menyepakati hasil sinkronisasi RKPD,” katanya.

Dikatakan Jasri, dengan mengakomodir berbagai aspirasi, ide dan gagasan yang telah berkembang, baik pada forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD, menjadi catatan penting bersama untuk dapat menyempurnakan dokumen Rancangan RKPD Kota Ternate tahun 2023.

“Dinamika diskusi selama 2 (dua) hari ini, merupakan bagian dari fokus penyempurnaan rancangan RKPD Kota Ternate tahun 2023, saya dan Pak Wali Kota Tauhid Soleman, menjadikan ini sebagai semangat bersama para pemangku kepentingan, yang pada tujuan akhir, akan menjadikan dokumen ini sebagai dokumen yang benar-benar terencana dan terukur sesuai dengan janji-janji kampanye kami berdua,” tegasnya.

Wakil Wali Kota berharap, agar dokumen RKPD Kota Ternate menjadi buku panduan perencanaan tahunan yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. “Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan output dari hasil Musrenbang ini, dapat mewujudkan sebuah dokumen perencanaan yang mencerminkan kebijakan-kebijakan, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi kebutuhan masyarakat atau para pemangku kepentingan,” pintanya.

Dia juga menegaskan, dengan kondisi anggaran yang terbatas ini maka baik dari kelurahan, kecamatan dan OPD dapat menjawab kebutuhan warga, sehingga nanti program dan kegiatan tepat sasaran. “Program dan kegiatan yang dilaksanakan di setiap OPD masing-masing agar dapat di sesuaikan dengan visi-misi, untuk itu mari kita bersama-sama berkolaborasi, karena dengan begitu maka Kota Ternate bisa bersaing dengan daerah lain,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, musrenbang kali ini melibatkan delegasi dari kelurahan kemudian pimpinan OPD untuk mensinergikan apa yang telah di sepakati, di tingkat kelurahan, kecamatan dan forum RKPD untuk di satukan dengan Renja OPD tahun 2023.

“Untuk keberpihakan APBD tahun 2023, tahapan ini masih panjang. Karena akan di lakukan finalisasi sampai pada RKPD, kemudian BPKAD akan mengambil alih sebagai tupoksi untuk menyusun KUA PPAS, itu yang nanti jadi cikal bakal lahirnya RAPBD,” ungkapnya.

Dan yang sudah di sepakati dalam forum dan musrenbang itu nantinya semua bidang kata dia, di minta untuk melakukan ferifikasi faktual untuk melihat bagaimana usulan pada setiap kecamatan.

Menurut mantan Kepala DTKP Kota Ternate, untuk keberpihakan APBD program dan kegiatan RPJMD Kota Ternate tahun 2023, dimana alokasi anggaran yang di sepakati dalam forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD untuk 8 misi dan 14 program prioritas dalam RPJMD, diantaranya pertama, Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.322.922..471.447, kedua, Terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.422.503.573, ketiga, meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas sebesar Rp.722.425.523.382, keempat, menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai kebudayaan Ternate sebear Rp.63.549.382.725.

Dan kelima, setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi total alokasinya anggarannya sebesar  Rp.21.720.728.654, keenam, setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana prasarana perkotaan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp.526.026.308.290, ketujuh, daerah meindungi masyarakat yang kurang mampu total alokasi anggaran sebesar Rp.75.785.539.096, kedelapan, daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan system nilai dan norma social dengan anggaran sebesar Rp.8.269.766.790.

“Sementara dari 14 program prioritas dalam RPJMD, dan ada 3 program prioritas pada 2023 dengan total sebesar Rp.323.848.133.858, dengan rinciannya untuk pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebesar Rp.218.294.622.006, pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industry kreatif, UMKM dan IKM sebesar Rp 42.081.078.654, kemudian program mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebesar Rp.63.472.433.198,” jelasnya.

Dia menyebut, jika setelah pembahasan ini kemudian ada program yang belum masuk maka pihaknya membuka ruang sebelum RKPD itu di teken, sehingga ketika RKPD ditetapkan sudah tidak ada lagi perubahan.

“Jadi total alokasi anggaran yang disepakati dalam forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD pada 8 misi dan 14 program prioritas sebesar Rp.1.973.122.223.957,” tegasnya.(cim)