TERNATE –Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan selama dua hari dan di tutup Wakil Wali Ternate Jasri Usman pada Kamis (23/3/2022) kemarin, menyepakati sejumlah program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Ternate untuk pelaksanaan tahun 2023 mendatang sesuai dengan 8 misi dan 14 program prioritas.  Dimana,  dari hasil Musrenbang yang melibatkan seluruh OPD dan perwakilan stakeholder itu di sepakati program kegiatan tahun 2023 dengan alokasi anggaran mencapai Rp1.973.122.223.957.

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly menjelaskan, dalam musrenbang itu di sepakati alokasi anggaran untuk mendukung 8 misi yang tertuang dalam RPJMD diantaranya pertama, menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.322.922..471.447, kedua, terciptanya tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.422.503.573, ketiga, meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas sebesar Rp.722.425.523.382, keempat, menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai kebudayaan Ternate sebear Rp.63.549.382.725.

Dan kelima, setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi total alokasinya anggarannya sebesar  Rp.21.720.728.654, keenam, setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan sarana prasarana perkotaan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp.526.026.308.290, ketujuh, daerah meindungi masyarakat yang kurang mampu total alokasi anggaran sebesar Rp.75.785.539.096, kedelapan, daerah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan system nilai dan norma social dengan anggaran sebesar Rp.8.269.766.790.

Sementara  untuk dari 14 program prioritas dalam RPJMD kata dia, di sepakati pada musrenbang RKPD tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.973.122.223.957, diantaranya pertama, pembinaan ASN yang professional sebesar Rp.35.840.511.283, kedua peningkatan kualitas pelayanan publik Rp987.942.209.784, ketiga, pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebesar Rp.218.294.622.006, keempat, revitalisasi dan penguatan peran BUMD Rp.1.550.000.000, kelima, optimalisasi sumber sumber penerimaan daerah alokiasi anggaran sebesar Rp.29.969.773.183, keenam, pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industry kreatif, UMKM dan IKM sebesar Rp 42.081.078.654.

Kemudian program ketujuh, mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua sebesar Rp.63.472.433.198, kedelapan, industrialisasi pengolahan sampah secara partisipastif Rp.32.948.965.909, kesembilan, konservasi sumber daya air Rp.75.878.603.826, sepuluh, perlindungan dan pelestarian cagar budaya Rp.16.861.106.269, sebelas, membangun dan menghidupkan entitas keragaman social budaya masyarakat Rp.995.000.000, dua belas, literasi dan mitigasi kebencanaan Rp.47.472.727.410, tiga belas, pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa Rp.2.616.453.880, empat belas, revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan Rp.417.198.738.554.

Dikatakan Rizal, rumusan yang dilahirkan dalam forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD, untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang di gelar dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pada musrenbang kota.

Dia menyebut, ada tiga output yang di hasilkan dari musrenbang kelurahan, yakni sejumlah program kegiatan prioritas yang disepakati untuk diibiayai menggunakan pola swadaya masyarakat, kemudian program disepakati menggunakan anggaran DPK  serta pembiayaan menggunakan APBD yang disinergikan dengan Renja OPD.

“Forum dan musrenbang kali ini agak sedikit berbeda tujuannya untuk mengetahui berapa anggaran keberpihakan untuk misi satu sampai misi delapan. Kemudian implementasi penguatan terhadap 14 program terhadap RPJMD. tanpa mengurangi substansi atau semangat dari pelaksanaan musrenbang sesuai sistem perencanaan pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2014,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan Bappelitbangda agar kata dia, ke depannya progres laporan program kegiatan OPD tiap tahun bisa di bisa di ketahui sampai pada LKPJ akhir tahun, untuk nanti dilakukan evaluasi atas capaian setiap visi misi dalam RPJMD.

“Sengaja kami buat seperti ini agar sedikit menjawab janji kampanye beliau dari pa wali kota dan wakil wali kota yang terimplementasi dalam RPJMD, jika sebelumnya OPD jarang membuka RPJMD kedepan ini OPD kami pastikan akan rajin di buka, sebab setiap usulan program dan kegiatan harus mengacu ke RPJMD yang sudah di sahkan itu,” sebutnya.

Meski musrenbang telah usai, namun Bappelitbangda menurut Rizal, masih memberi ruang ke lurah dan delegasi selama dua pekan jika ada usulannya belum sempat tercover saat musrenbang dapat diajukan sebelum RKPD disahkan. “Hasil RKPD nanti kami serahkan ke BPKAD untuk dirumuskan KUA PPAS sebagai cikal bakal lahirnya RAPBD, untuk nanti di sampaikan ke DPRD. Namun dari hasil musrenbang ini kami pastikan usulan pokir DPRD juga telah diakomodir, karena tidak ada program kegiatan yang nanti lolos dalam RAPBD kalau tidak ada dalam RKPD,” tegasnya.(cim)