TERNATE – Akibat Tunjangan Kinerja (TUKIN) sejak 2019 hingga kini belum diterima, puluhan tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoerie (RSCB) Ternate melakukan aksi mogok kerja.

“Kami komunikasi (menyampaikan ke pemerintah) soal ini sejak 2019. Jadi, selama 14 bulan belum kami terima pembayaran tukin sama sekali,” ungkap Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ifan Husni, Rabu (08/04).

Aksi mogok para ASN tenaga kesehatan itu dilakukan di halaman depan Unit Gawat Darurat (UGD) RSCB sekitar pukul 09.40 Wit.

“Kami semua tenaga kesehatan ASN pertanyaan kapan direalisasinya, sebab kami kecewa dengan keterlambatan ini, kami membutuhkan tunjangan itu,” ucapnya. Kata Ifan, tenaga medis yang ada di RSCB terbagi dalam dua tim, sehingga aksi yang dilakukan melibatkan kedua tim tersebut, sehingga ada kepastian dari RSCB Ternate. “Kami akan tetap lakukan aksi protes sampai pihak RSUD Ternate mengambil kebijakan untuk lakukan pembayaran,” kata Ifan kepada wartawan. Aksi yang dilakukan tersebut sempat mengganggu pelayanan di poliklinik RSCB itu.

Terpisah Sekprov Malut Syamsuddin A. Kadir ketika dikonfirmasi wartawan dilantai dua rumah singgah gubernur menjelaskan, untuk kebutuhan BULD sudah dilakukan pembahasan dengan dewan pengawas serta dewan direksi. Dimana langkah yang harus dilakukan oleh BULD yaitu menyusun rincian  kebutuhan dengan penyesuaian antara TPP dan jasa medis, yang pasti berpedoman pada pergub sebelum dibayar.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Malut, Bambang Hermawan menyebutkan, masalah utama adalah ketimpangan pembagian pendapatan, karena pembayaran remonirasi harus berdasarkan pasien. Dimana yang diukur dari poling yang jumlah pasiennya besar dan poling yang jumlah pasiennya kecil, sementara ada yang tidak melayani pasien sama sekali. “Beda dengan tunjangan penghasilan yang ada diprovinsi, kami dewan pengawas dan yang lebih paham masalah ini dewan direksi, sehingga nanti ada beberapa usulan yang akan disampaikan, sehingga kami menunggu pergub sambil menghitung,” tegasnya.

“Pada prinsipnya pendapatan dari BLUD ini termasuk subsidi, jadi TTP bukan tanggungjawab Pemprov sepenuhnya, bisa-bisa kita masuk penjara semua, karena ada duplikasi pendanaan, tadi kita sudah hitung, dana operasional  sekitar 25 M, kebutuhannya 28 Miliar, berarti kita hanya butuh subsidi tambahan sekitar 7 Miliar,” pungkasnya. (iin)