TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR Republik Indonesia ke Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Senin (28/7/2025).

Kunjungan tersebut dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap fungsi GTRA di Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang, pertanahan, serta peningkatan pendapatan daerah di Maluku Utara sebagai provinsi di wilayah kepulauan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Forkopimda Maluku Utara, Bupati/Walikota se Maluku Utara dan Kepala Kantor Pertanahan se Maluku Utara.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kesediaan waktu untuk menerima kunjungan dari komisi II DPR RI. Ia mengatakan Komisi II telah berpencar ke beberapa titik provinsi yang ada di Indonesia, dengan objek pengawasan yang sama untuk  bisa mendapatkan sampling dan mengambil kesimpulan terkait dengan fungsi GTRA di masing-masing daerah.

“Gugus tugas reforma agraria ini merupakan suatu forum yang sangat penting, dikarenakan dari sisi hulu kebijakan tata ruang yang kita hajatkan sudah beres dan tertata sejak awal. Jika pun ada  kebijakan pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, maka melalui GTRA ini diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi  termasuk perubahan-perubahan yang ada,” jelas Rifqi Nizami.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Lalu Harisandi dalam pemaparannya menyampaikan, ada 7 jenis layanan prioritas jenis pelayanan pertanahan yang terdiri dari pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan dan perubahan hak.