MOROTAI – Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah tegas merespons maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Morotai saat ini.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, Rabu (29/4/2026), DPRD menekankan urgensi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus sebagai langkah mitigasi dan pencegahan.

Ketua Bapemperda DPRD Pulau Morotai, Darmin Wairo, menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan rekomendasi utama kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai.

Langkah ini penting untuk memastikan implementasi dua Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan pada 2025, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak dan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat berjalan efektif di lapangan.

“Kami mendesak Pemda agar segera membentuk Satgas sebagai langkah mitigasi dan preventif. Selama ini, produk Perda yang dihasilkan DPRD tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan, di mana tren kasus justru meningkat setiap tahun,” ujar Darmin.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan lintas sektor, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, UPTD PPA Dinsos, Unit PPA Polres Pulau Morotai, Dinas PMD, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hingga YLBH PAPI Pulau Morotai.