DARUBA – Memanasnya internal Pemkab Pulau Morotai pasca adanya gerakan sejumlah pimpinan OPD, DPRD dan APDESI, yang ingin melengserkan Suriyani Antarani dari jabatan Plt Sekda, mendapat sorotan akademisi Unipas Parto Sumtaki.

Parto menilai polemik soal jabatan Plt Sekda saat ini merupakan aib besar Pemkab Pulau Morotai yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pj Bupati M Umar Ali. 

Polemik ini, kata dia, sesuatu yang sangat mereduksi etika dan norma dari pemerintah daerah, kalau saja Pj Bupati tidak bersikap pengecut. 

“Pj Bupati harusnya malu, karena ini hanya masalah sepele, kenapa harus ada tim investigasi dari Pemprov Malut. Kalau Pj Bupati mengerti, dan tidak menjadi pengecut, masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus ada campur tangan Pemprov,” cetus Parto kepada wartawan, Senin (16/10/2023). 

Bagi Parto, polemik pemberhentian Plt Sekda hanyalah masalah administrasi. Simpelnya, lanjut Parto, kalau SK Suriyani sebagai Plt Sekda dianggap sudah kadaluarsa, Pj Bupati tinggal memperpanjang SK-nya atau memberhentikan. 

“Anehnya, sampai sejauh ini Pj Bupati tidak punya sikap apa-apa, inikan sebetulnya pengecut kalau cara-cara yang ditempuh seperti itu, karena ini bisa menimbulkan kegaduhan di publik,” katanya.