Ia meminta, harus ada sikap tegas dari Pj Bupati dari pusat kekuasaan untuk mengambil alih, dan menyelesaikan masalah secepatnya. 

Disisi lain, Parto menilai ada semacam psikologi fraksionalisme yang cukup kental di level internal birokrasi Morotai saat ini. Dimana terdapat kubu Pj Bupati dan kubu Plt Sekda. 

“Hal semacam ini bagi saya memalukan sekali, karena kita ini ingin pemerintah daerah di masa transisi saat ini harus solid menyelesaikan setiap problem yang terjadi di Morotai, misalnya masalah TTP ASN, dan lain-lain,” tandas Parto.

Sehingga, menurut Parto, Pj Bupati sebagai orang yang paling bertanggung jawab dari masalah ini, seharusnya mengambil sikap tegas untuk bisa menyelesaikan masalah secepatnya. 

“Jangan berbelit-belit, masa ditanya wartawan jawabannya ‘no komen’. kalau memang Pj Bupati tidak mampu selesaikan masalah ini ya mundur saja sebelum diminta oleh rakyat untuk mundur,” pungkas Parto.

Pewarta : M. Rifai
Editor : Erwin Egga