TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), terus berupaya memperjuangkan dana kelurahan, agar bisa digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan diberikannya dana kelurahan ini, agar pihak kelurahan juga bisa membangun kelurahan secara mandiri dan melakukan pemberdayaan masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Selain itu, dengan adanya dana tersebut juga dapat menghindari kecemburuan kelurahan terhadap desa. Karena, setiap desa telah mendapat kucuran dana melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tikep, Zulkifli Ohorella, kepada sejumlah wartawan mengaku, dana kelurahan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, sangat membantu pihak kelurahan, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

“Meskipun dana kelurahan cuma berjalan sekitar 1 tahun tapi pihak kelurahan merasa sangat terbantu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ipi sapaan akrab Zulkifli Ohorella mengatakan, di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur misalnya, infrastruktur seperti jalan itu bisa dibangun langsung oleh pihak kelurahan. Bahkan, kelurahan juga mampu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kelompok masyarakat mampu mengelola potensi yang dimiliki seperti memproduksi ikan abon. Hasil produksi itu dipasarkan di Kota Ternate dan menjadi pendapatan ekonomi tersendiri bagi masyarakat.

“Tapi saat ini dana kelurahan itu sudah tidak digelontorkan oleh pemerintah pusat sehingga mereka merasa kecewa. Mereka sangat berharap dana kelurahan itu dapat dikembalikan,” tuturnya.  Jika dana kelurahan itu kembali digelontorkan oleh pemerintah pusat, maka Bagian Pemerintahan Kota Tikep akan terus melakukan evaluasi terhadap pihak kelurahan atas pengelolaan dana kelurahan.

Ia juga meminta, pemerintah kelurahan wajib melakukan musyawarah bersama masyarakat melalui Musrenbang kelurahan. Karena penggunaan atau pengelolaan dana kelurahan itu memiliki semangat swakelola. “Lurah harus aktif melibatkan masyarakat dalam membangun kelurahan,” tambahnya. (ute)