Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut menghasilkan nilai dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “ Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik. Lebih dari itu, mengelola APBD adalah mengelola kepercayaan publik,” ujarnya.

Rochyati juga mengapresiasi program beasiswa, layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni serta insentif bagi imam dan pendeta. Ia mengaku semakin terkesan setelah melihat langsung video testimoni masyarakat penerima manfaat program pemerintah daerah. “Beasiswa gratis untuk peningkatan sumber daya manusia sangat baik. Pelayanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni, insentif imam dan pendeta juga luar biasa. Saya cermati video  bagaimana program-program tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap berbagai kebijakan strategis tersebut dapat terus dikembangkan sehingga menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Halmahera Tengah.

Kunjungan Tim BSKDN Kemendagri bersama tim pendamping dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya akan dilanjutkan dengan audiensi bersama kelompok nelayan dan petani di Kecamatan Weda Selatan, kemudian diteruskan dengan kunjungan ke Kecamatan Weda Tengah untuk melihat secara langsung potensi ekonomi dan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan.

Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berbasis potensi daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (udy)