Lukman juga menyoroti akumulasi sanksi yang berujung pada diterbitkannya Surat Peringatan III atau SP3 dan PHK. Menurutnya hal itu mengindikasikan adanya sanksi ganda (ne bis in idem).

Ia mencontohkan masalah kendala komunikasi operasional di area blind spot pada 1 Juli 2026 yang menurutnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pembinaan lisan dan diklarifikasi ke pihak owner pada hari yang sama. Namun peristiwa itu kembali dimunculkan oleh PJO Utama hingga terbit SP3.

Selain PHK sepihak, pihaknya juga menemukan adanya dugaan pelanggaran berat terkait hak pengupahan. Sejak Februari 2023 hingga Juli 2026, kliennya dibebani jam kerja 10 hingga 12 jam per hari. Namun kelebihan jam kerja di atas ketentuan normal itu tidak pernah dihitung maupun dibayarkan sebagai Upah Kerja Lembur atau overtime.

“Hal ini bertentangan dengan Pasal 78 ayat 2 UU Ketenagakerjaan jo. PP No. 35 Tahun 2021,” tegas Lukman.

Atas indikasi pelanggaran tersebut, kuasa hukum menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PT SSS, pertama pembatalan PHK dan SP3. Pihaknya meminta perusahaan mencabut SP3 dan keputusan PHK sepihak tertanggal 25 Agustus 2026.