TERNATE – Terbatasnya anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Ternate, membuat Dinas Kesehatan Kota Ternate mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara mengalokasikan tambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2022.

Desakan ini terkuat pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi III DPRD kota Ternate dengan Dinas Kesehatan di gedung DPRD, Senin(30/05/2022).

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Hawa Hamzah menyatakan, alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di tahun 2022 ini hanya sebesar Rp150 juta, sedangkan hutang di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie di tahun 2021 sekitar Rp190 juta lebih, sehingga masih ada tunggakan utang  yang harus dibayar.“Utang di tahun 2021 ada sekitar Rp 190 juta lebih dari Apotik Kimia Farma dan PMI RSUD Chasan Boesoirie,”  jelas Hawa, Senin (30/5/22).

Pemkot Ternate Dinilai Abaikan Kerusakan Fasilitas Publik

Menurut Hawa, anggaran tahun 2022 ini terpakai hanya untuk membayar utang kepada pihak RSUD CB, akibatnya pelayanan bagi  masyarakat kurang mampu yang belum memiliki BPJS ketika masuk rumah sakit dengan menggunakan anggaran daerah,  tidak bisa dilakukan karena sudah habis terpakai membayar hutang.“Makanya saya usulkan ke DPRD Kota Ternate untuk mengalokasikan pada APBD Perubahan tahun 2022 ini untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp 300 juta,” ujarnya.

Hawa mengaku, utang yang sudah dibayarkan sekitar Rp 140 juta sesuai rincian yang diberikan oleh RSUD Chasan Boesoir.“Sudah Rp 140 juta lebih dibayar. Jadi untuk anggaran Rp150 juta itu tidak memenuhi untuk pelayanan tersebut, karena tagihan dari Apotik Kimia farma dan PMI RSUD Chasan Boesoirie sampai bulan Maret sudah Rp 100 juta lebih, ditambah dengan sisa utang tahun 2021 sebesar Rp 40 juta maka total yang baru dibayar Rp 140 juta lebih. Kita belum lihat rincian hutang bulan April dan Mei yang belum masuk ke Dinkes Ternate,” ungkapnya.

Menurut Hawa, tunggakan itu karena klaim dari RSUD Chasan Boesoirie masuknya terlambat di bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021, dimana pembahasan anggaran sudah selesai, sehinga tidak dianggarkan pada APBD tahun 2022 ini.

Desakan tambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,direspon Komisi III DPRD Kota Ternate.Komisi III meminta Pemerintah Kota Ternate segera mengalokasikan anggaran kesehatan daerah bagi masyarakat kurang mampu.

Sering Pungli, Dua Oknum Juru Parkir Diamankan Satpol Ternate

“Kita akan usulkan dianggaran perubahan tahun 2022 ini, dan Pemkot harus berfikir tentang kebutuhan masyarakat yang tidak mampu untuk jaminan kesehatan mereka. Jadi harus ada Rp 300 juta yang disiapkan oleh Pemkot,” kata anggota komisi III DPRD Nurlaela Syarif, Senin (30/05/22).

Nurlaela mengaku memiliki data yang pernah dihilangkan dari Pemerintah Pusat melalui APBN sebanyak 1781 kepesertaaan yang tidak mempunyai jaminan sebagai peserta bantuan iuran. “Belum lagi ada tambahan dengan data-data yang lain yang belum pernah masuk dalam pendataan memiliki BPJS. Jadi kalau kita total mungkin sekitar 5000 lebih warga Ternate yang belum memiliki BPJS kesehatan,” jelasnya.

DPRD, kata Nella, akan tetap mengawal anggaran ini demi kemaslahatan umat, khususnya untuk bidang kesehatan. “Ini persoalan krusial yang harusnya jadi perhatian Pemkot. Bapelitbangda juga jangan hanya mengurus musrembang atau hal-hal yang sebenarnya sudah normatif, masih ada urusan kebutuhan rakyat terkait kesehatan yang tidak mampu untuk dijadikan prioritas. Apalagi ini berkaitan dengan visi misi pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, tapi malah tidak diprioritaskan,” ungkapnya. (nas)