“Selain itu juga pemerintah desa tidak ada keterbukaan sama sekali terkait dengan Anggaran Dana Desa,” sebutnya. Dalam aksi tersebut HIPMAN mengaku pemilihan BPD yang tidak sesuai dengan aturan.

Setelah berorasi, pengunjuk rasa melakukan pertemuan terbuka antara massa aksi dengan pemerintah desa. Dalam pertemuan tersebut ada 3 perwakilan mahasiswa, pemuda dan tokoh masyarakat.

Kubais perwakilan tokoh masyarakat menanyakan terkait tugas dari BPD Desa Nuku dan pembangunan Kantor Desa Nuku yang belum selesai. “Kami juga meminta kepada Kades Nuku agar transparan dan jangan tertutup,” ujarnya.

Husain Yasin juga menanyakan terkait dengan kinerja pemerintah desa Nuku mulai dari tahun 2021-2022 dan 2023. Dilanjutkan dengan Pemilihan Ketua BPD yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.

Sementara itu Kepala Desa Nuku mengatakan, kinerja kepala desa dan staf mulai dari tahun 2021-2022 dan 2023 tidak ada kendala. “Apabila mahasiswa dan masyarakat meminta data terkait pembangunan maka kami akan menjelaskan dengan rinci,” jelasnya.

Kepala Desa Nuku juga menjelaskan bahwa terkait dengan pemilihan Ketua BPD sudah sesuai dengan aturan.

Tak itu saja perwakilan Pemuda, Irfan Rifai pun menanyakan terkait dengan pemilihan Ketua Pemuda yang sudah dilaksanakan oleh Pemuda akan tetapi Kepala Desa belum mengeluarkan SK Ketua Pemuda.