Fraksi Nasdem juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas Perubahan pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 1.365.713.850 dari total APBD Tahun 2023 sebesar PR 1.21.361.875.224.

“Namun kami akan menekankan bahwa dalam pembahasan nanti, PAD untuk retribusi daerah harus menjadi perhatian bersama agar dapat mencapai target hingga akhir tahun anggaran,” tekan Malik.

Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga  memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil alih pengelolaan SPAM sofifi untuk dikelola perumda ake mayora, tentunya dalam pengambilalihan ini segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota tidore kepulauan, oleh karena itu harus menjadi perhatian bersama sehingga pelayanan dasar air bersih di daratan oba bisa lebih baik, serta Pemerintah harus memperhatikan pemberdayaan UMKM agar dalam penyaluran bantuan ke UMKM dapat dilakukan secara adil dan merata.

“Semoga Perubahan APBD tahun 2023 bisa menjawab sebagian kebutuhan masyarakat kota Tidore Kepulauan,” harap Malik.

Sedangkan, Pandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh juru bicara Riri Aisya Do Taher mengatakan, Meningkatnya ketergantungan terhadap pendapatan dana transfer Pemerintah pusat yang masih relatif cukup tinggi, serta adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak leluasa lagi dalam penggunaan dana perimbangan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kebijakan lokal, serta kendala lainnya.

“Sehingga kami Fraksi PKB memandang agar Program Kegiatan yang nantinya dilaksanakan, perlu dipertimbangkan secara saksama dengan memperhatikan tingkat kepentingan, kegiatan yang perlu penambahan dana untuk penyelesaiannya dan waktu pelaksanaan Kegiatan, mengingat keterbatasan waktu yang tersedia hingga akhir tahun 2023, serta perlu adanya penyusunan Program Kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, agar nantinya dapat mencapai target yang telah ditentukan,” kata Riri.