Suhari mengingatkan, rekomendasi yang diberikan Pemerintah itu bukan tiket tanpa syarat. Jika pelayanan dinilai tidak maksimal, tentu ada konsekuensi.

“Pemerintah bica cabut rekomendasi dan tunjuk agen lain yang lebih siap,” tegas Suhari.

Saat ini, distribusi minyak tanah di Morotai dikelola dua agen yakni PT Glori Sejati Utama dan PT Makmur Morotai. Keduanya masing-masing membawahi 20 pangkalan. Total ada 40 titik penyaluran resmi.

Menurut Suhari, salah satu langkah koreksi yang akan didorong DPRD adalah menghidupkan kembali peran pengecer di tingkat desa.

Karena pengecer, kata dia, punya dua kelebihan yaitu memiliki infrastruktur penampung yang siap, dan yang utama, mereka memahami peta sosial di wilayahnya.

“Mereka tahu siapa yang benar-benar berhak, karena data ada di tangan mereka,” jelasnya.

Meski mengusulkan solusi, Suhari menegaskan proses evaluasi tetap berjalan. Laporan masyarakat terkait penyaluran yang diduga tak sesuai ketentuan tetap menjadi perhatian serius.

“Kami juga meminta Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agen dan seluruh pangkalan. Ini demi memastikan subsidi tepat sasaran,” tutupnya. (fay)