Apa lagi kata Iqbal mengaku sebelumnya usulan proposal pinjaman diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tiga daerah yakni Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu, namun setelah Gubernur Malut sampaikan rencana tersebut diperbarui lagi.

“Rencana ini diperbarui lagi dari sebelumnya hanya tiga daerah, sudah ditambah menjadi 10 kabupaten/kota di Provinsi Malut, otomatis kita harus mengkaji kembali, usulan jalan-jalan yang dibangun itu, hingga pada aspek dampak ekonomi pada masyarakat,” jelasnya.

Bukan hanya itu, DPRD juga mengkaji aspek keuangan daerah saat ini, pasalnya pinjaman ini sebagai dana antisipasi atau Stay By Loan.

“Keterangan dari Gubernur Malut bahwa anggaran pinjaman ini sebagai antisipasi, jangan sampai tahun 2027 itu terjadi pemotongan dana transfer lagi, maka dana pinjaman ini sebagai antisipasi,” ujarnya.

Namun Iqbal mengaku akan mengkaji lebih dalam rencana pemerintah melalukan pinjaman Rp 1 triliun ini, dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan Dirjen Keuangan Kemendagri. (rl)