Pardi meminta kepada jaksa maupun polisi di Kepulauan Sula agar selidiki perjalanan dinas di Sekretariat DPRD. Hal ini jangan dibiarkan. Harus diusut, biar wakil rakyat tidak main-main mengawal kepentingan daerah. “Jaksa dan polisi harus usut kasus ini. Kami akan serius mengawal temuan yang ada di Sekretariat DPRD Kepulauan Sula,” ucapnya.

Selama ini, lanjutnya, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkesan tidak menjalankan fungsi mereka dengan baik. Sebab, banyak sekali masalah yang terjadi di daerah. Misalnya seperti kasus korupsi, dan proyek pembangunan yang tidak diselesaikan.

“Jangan sampai masyarakat marah kemudian melakukan demonstrasi besar-besar di kantor DPRD. Wakil rakyat itu digaji perbulan puluhan juta dan diberi fasilitas yang mewah, tapi kenapa masih ada temuan yang merugikan keuangan negara. Aneh,” sesalnya.(cr-02)