Sementara, Juru Bicara Fraksi PKB Faisal Mahmud, pada prinsipnya fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam penyusunan Ranperda APBD Perubahan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dalam kondisi fiskal daerah yang semakin membutuhkan kehati-hatian serta adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga perubahan APBD harus diarahkan pada penyesuaian yang rasional, terukur, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Efisiensi hendaknya tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan anggaran, tetapi sebagai upaya memastikan setiap belanja daerah benar-benar memiliki manfaat, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pengelolaan potensi daerah, perbaikan tata kelola pemungutan pendapatan, serta peningkatan kepatuhan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat.

“Namun pada sisi belanja, Fraksi PKB mengharapkan agar pengalokasian anggaran benar-benar didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan riil, serta tingkat urgensi program, sehingga Belanja yang bersifat kurang prioritas perlu dievaluasi, sementara belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan tetap menjadi perhatian.” Kata Faisal.

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setiap kebijakan perubahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Senada juga disampaikan, juru bicara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) Idrus Salim mengatakan bahwa, Penyusunan Perubahan APBD bukan sekadar melakukan penyesuaian angka-angka dalam struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Lebih dari itu, Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dinamika pelaksanaan anggaran, perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan pembangunan serta kondisi fiskal daerah dapat direspons secara tepat, terukur, transparan dan bertanggung jawab.