Fraksi ini juga menyoroti capaian realisasi pendapatan sebesar 98,59% dan belanja 94,75%, serta peningkatan SiLPA sebesar Rp46,86 miliar.

Namun pentingnya evaluasi terhadap belanja yang belum terealisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Sementara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi DKI juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Tidore Kepulauan dalam meraih opini WTP ke-11 kalinya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pandangan fraksi, Fraksi DKI secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.