Selanjutnya, Amanat Demokrat Nasional (Adem), Fraksi gabungan PAN dan NasDem ini menyampaikan sejumlah catatan kritis, antara lain rendahnya realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi, persoalan pengelolaan BUMD seperti Perusda AMAN Mandiri yang tidak memiliki laporan audit, serta tingginya defisit operasional sebesar Rp13,33 miliar.

Fraksi Adem menekankan perlunya efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, terutama ketahanan pangan lokal. Dengan berbagai catatan strategis tersebut, Fraksi Adem menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD Tahun 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Fraksi PKB, pada Umumnya memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah daerah dan Menyetujui Ranperda LPP APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi ini memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang ditandai dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Namun demikian, Fraksi PKB menegaskan bahwa keberhasilan dalam laporan keuangan tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka-angka, tetapi harus dipastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, opini WTP perlu disyukuri, namun esensi dari pengelolaan keuangan daerah adalah pada dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.