“Pansus diperlukan agar DPRD dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Jailolo, baik dari sisi manajemen pelayanan, tata kelola rumah sakit, pengelolaan keuangan BLUD, hingga sistem pengadaan obat yang selama ini menjadi sorotan publik,” tandasnya.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat, karena itu setiap persoalan yang terjadi di RSUD Jailolo harus diselesaikan secara serius dan transparan. DPRD tidak boleh tinggal diam ketika muncul persoalan yang menyangkut pelayanan publik,” sambungnya.

Ia berharap seluruh fraksi di DPRD Halbar dapat mendukung langkah tersebut agar polemik RSUD Jailolo tidak terus berkembang tanpa arah, tetapi dapat dituntaskan melalui mekanisme pengawasan yang jelas dan bertanggung jawab. 

“Sudah saatnya DPRD mengambil langkah tegas, paripurna harus digelar untuk membentuk pansus agar semua persoalan RSUD Jailolo dapat dibuka secara objektif,” tegasnya. (ais)