DARUBA – Hubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai dan DPRD Pulau Morotai mulai memanas.  Ini terlihat setelah Pemkab Morotai diketahui sengaja mengurangi anggaran DPRD Morotai sebesar Rp 500 juta.

Mirisnya, pemangkasan anggaran DPRD tersebut dilakukan pasca pengesahan APBD 2020. Pemangkasan ini membuat sejumlah anggota DPRD naik pitam, karena Pemkab dinilai tidak menghormati keputusan dalam paripurna pengesahan APBD. Apalagi pemangkasan tersebut dianggap sepihak, dan tanpa sepengetahuan DPRD. Bahkan hal itu baru diketahui setelah DPRD menerima DPA. Bahkan DPRD dan Pemkab yang diwakili oleh Sekda dan Kepala BPKAD sempat menggelar hering untuk membahas masalah tersebut, pada Senin (13/1/2020). Menurut sejumlah sumber, dalam pertemuan itu sempat terjadi ketegangan antara anggota DPRD, Sekda dan Kaban BPKAD, karena ada sejumlah anggota DPRD yang mengamuk.

Sementara, Kaban Bappeda Pulau Morotai Hi Abjan Sofyan, ketika ditemui di gedung DPRD mengatakan, hal tersebut bukanlah pengurangan anggaran, hanya karena ada penyesuaian tiket pesawat. “Sebenarnya hanya penyesuaian, tapi nanti kita belum tahu kesepakatan rapatnya bagimana, jadi hanya penyesuaian tiket pesawat saja. Nanti akan di sesuaikan saja, nanti di rapat kita tidak tahu seperti apa,” katanya. Abjan juga menjelaskan alasan ketidak hadiranya pada saat pertemuan pertama. “Kan undangannya mendadak jam 4, sedangkan saya dari jam 2 pimpin rapat, jadi sebenarnya mis komunikasi saja, undangan kan lewat Whatsapp, jadi tiba-tiba di undang, akhirnya yang mewakili Pak Sekda dan Pak Kaban Keuangan, saya lanjutkan sebagai pemateri,” singkat dia. (fay)

Lagi-lagi kemarahan anggota DPRD tersebut dipicu atas ketidakhadiran Kepala Bappeda Abjan Sofyan. Karena Abjan dianggap orang yang bertanggungjawab dari kebijakan itu. Judi R Dadana salah satu anggota DPRD dari partai PDIP saat dikonfirmasi mengakui ada sejumlah anggota DPRD yang marah dengan persoalan itu, termasuk dirinya. Bahkan pertemuan diantara kedua belah pihak kembali dilanjutkan hari ini (rabu), dengan menghadirkan Kepala Bappeda Abjan Sofyan. “Dalam penyampaian KUA-PPAS hingga  paripurna pengesahan pada tanggal 31 kemarin, nah jadi dalam pembahasan itu sudah klier semua, program, baik SKPD maupun di DPRD. Setelah kami menerima DPA penjelasan dari Kaban Keuangan dan Sekda anggaran kami dikurangi kalau tidak salah sebesar Rp 500 juta, ini kan kalau APBD sudah dibahas kemudian jadi Perda, kalau itu ada perubahan maka ada mekanismenya lagi, tidak asal di rubah-rubah sepihak,” kata Judi R Dadana kepada wartawan, Selasa (14/1/2020). Menurutnya, DPRD selama dalam perjalanan beranggaran selalu pro aktif dan komperatif pada program dan kebijakan Pemkab. Tapi jika Pemkab melakukan hal-hal diluar aturan, hanya akan menimbulkan masalah, dan pastinya akan berpengaruh pada stabilitas politik di daerah.  “Terus terang kita di DPRD ini dalam perjalanan anggaran kita ini pro aktif, kita begitu komperatif pada pemerintah daerah, sekarang kita sudah buat kesepakatan, dan masih teringat dalam pikiran baru sekitar dua atau tiga minggu lalu, kenapa kemudian itu berubah lagi. Itu yang saya marah, kok sepertinya pemerintah daerah, saya ingin katakan tidak tahu diri. Tidak perlulah awal-awal tahun ini ada gejola-gejola kecil yang akhirnya membuat pemerintah daerah dan DPRD tidak harmonis, yang kita mau ini kan kita jaga suhu politik agar daerah ini menjadi aman sehingga semua program berjalan dengan baik,” cetus Judi.

Ia mengatakan, DPRD saat ini tidak meminta anggarannya di tambah. Akan tetapi DPRD tetap pada komitmen agar masalah anggaran sesuai dengan hasil paripurna. Artinya tidak bisa ada perubahan selama itu tidak pernah dibahas bersama DPRD. “Kita tidak meminta di tambah, kita hanya mendorong sesuai dengan hasil paripurna itu, ya kita sikapi supaya disesuaikan dengan hasil pemabahasan,” tegasnya.