Hean Rakomole – “Tema dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-77 tahun ini adalah pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Untuk itu saya pada kesempatan ini menyatakan bahwa saya mendukung sikap fraksi 100% untuk laksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi oleh lembaga ini. Jangan lama-lama, lebih cepat lebih baik”
Richard Samatara – “Saya selalu Ketua Fraksi PDIP meminta sikap tegas lembaga karena yang kita minta adalah hak-hak kita yang diatur oleh regulasi, demikian terima kasih”
“Masuk pimpinan, saya sarankan jika tidak ada jalan, maka pimpinan sampaikan langsung kepada Pj Bupati bahwa DPRD segera lakukan paripurna”
Wilson Julis – “Kalau bagi saya ada opsi yang saya tawarkan yakni kita harus punya data dengan menghadirkan Kadis Keuangan, sehingga kita bisa punya data karena yang kita perjuangkan adalah hak-hak konstitusional kita. Terkait dengan paripurna yang telah dibicarakan tadi oleh teman-teman saya nyatakan sikap untuk mendukung pelaksanaan paripurna itu”
Mahmud Kiat – “Bagi saya narasi ini penderitaan kita bersama sehingga saya sarankan bahwa tidak ada salahnya, jika kita berteman dengan mantan Benny Laos untuk membicarakan semuanya ini. Saya juga mau sampaikan bahwa semenjak diberlakukannya peraturan Bupati, hubungan kita sudah tidak harmonis dengan pemerintah daerah. Jika apa yang kita sampaikan itu tidak didengar, maka tidak ada niat baik Pemda, sehingga menurut saya kalau kita ketemu hanya untuk sekedar mengolok-olok lembaga ini, maka menurut saya tidak boleh ketemu lagi. Untuk itu kita harus bertindak tegas, dan jika Pemda bekerja keras, maka DPRD perlu bersikap tegas dengan bentuk tim untuk periksa dokumen LKPJ dan Perkada tahun sebelumnya dan segera panggil Kadis Keuangan untuk mempresentasikan realisasi anggaran tahun 2022, jika ditemukan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pj Bupati, maka fraksi Golkar menilai bahwa benar Pj Bupati tidak mau membangun hubungan baik dengan DPRD. Dengan demikian maka fraksi Golkar paling pertama mengusulkan paripurna evaluasi Pj Bupati”
Fahri R Hairudin – “Menurut saya yang kita perjuangkan bersama-sama selama ini adalah perlunya dilakukan perubahan APBD dan rancangan APBD induk tahun 2023, dimana hak-hak kita dikembalikan, tetapi kenyataannya rapat melahirkan rapat. Saya punya kekhawatiran bahwa di tahun 2023 nanti APBD dapat saja dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Perbup lagi, dimana hak-hak DPRD tidak dapat diakomodir. Oleh karena itu, menurut hemat saya rapat paripurna DPRD segera dilaksanakan”. (fay)