HALTENG – Memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Halmahera Tengah berjalan sesuai ketentuan, Komisi I DPRD Halteng melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PMD.

RDP tersebut, Komisi I memastikan seluruh tahapan Pilkades serentak berjalan sesuai ketentuan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil dan transparan.

Ketua Komisi I Asrul Alting menyampaikan, pelaksanaan Pilkades tidak boleh keluar dari koridor hukum yang berlaku. “ Ini harus menjadi perhatian serius dinas BPMD, agar tidak bersikap pasif dan memberikan tafsir liar yang berkembang di lapangan,” jelasnya.

 “Jangan ada pembiaran. Hak pilih masyarakat itu bukan untuk dipermainkan. Kalau ada panitia yang membuat aturan sendiri dan membatasi warga yang secara sah memiliki KTP desa, itu pelanggaran serius,” kata Asrul.