Olehnya itu, lelaki yang juga berkapasitas sebagai Ketua Apdesi Kota Tidore ini menyarankan kepada tenaga pendamping PKH dari Kementrian Sosial untuk melakukan langkah verifikasi faktual terkait dengan kondisi sosial maysrakat setempat, sehingga data bagi warga yang kurang mampu bisa terupdate dengan baik.

Sementara untuk Dinas Sosial sudah harus melakukan koordinasi dengan BPS mengenai data terbaru yang diinput melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022, sehingga Kota Tidore kepulauan dapat memiliki satu data terkait dengan kemiskinan ekstrem.

“Kalau Tidore sudah punya data terbaru, maka dengan sendiri bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat bisa tepat sasaran,” tegasnya.

Pewarta    : Suratmin Idrus
Editor      : Erwin Egga