SOFIFI –  Pemboikotan kantor Samsat Halmahera Utara oleh DPRD Halut ditanggapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), yang berharap pemboikotan tidak berlarut-larut jangan sampai berdampak pada pelayanan masyarakat.

Kepala Bappenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting saat dikonfirmasi wartawan via telepon mengaku telah menyampaikan kejadian ini ke Sekretaris Daerah Provinsi Malut, dengan meminta agar kewajiban ke daerah segera diselesaikan agar tidak menggangu pelayanan.

“Aksi pemboikotan kantor Samsat Halut telah saya sampaikan pada Sekda Malut, agar segera ditanggapi, agar pelayanan kembali berjalan normal, apa lagi Kantor Samsat merupakan salah satu sumber pendapatan,”ujarnya.

Zainab mengaku tidak bisa berbuat apa-apa atas aksi pemalangan Kantor Samsat Halmahera Utara ini, karena tuntutan mereka masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Malut.