“Meraka tuntut itu hak mereka, dan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku segera bayar agar Kantor Samsat Halut segera dibuka kembali, karena Bappenda hanya menghitung setiap potensi pendapatan disetiap daerah yang diberikan ke kabupaten/kota, namun yang juru bayar ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” jelasnya.

Ia berharap pada DPRD Halmahera Utara agar dapat membuka kembali Kantor Samsat agar pelayanan dapat berjalan normal.

“Saya sudah sampaikan ke Sekretaris Daerah agar segera dilakukan pembayaran, jadi kami harap kantor Samsat dapat dibuka kembali agar pegawai kami kembali melakukan aktivitas  pelayanan,” pintanya.

Pewarta : Hairil Yusup
Editor : Erwin Egga