TERNATE – Penanganan kasus dugaan pinjaman Daerah Pulau Taliabu, senilai Rp115 miliar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) dinilai jalan di tempat.

Sebelumnya kasus tersebut dilaporkan oleh Ketua Pansus Pinjaman Daerah DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun pada Senin 20 Januari 2026. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat paripurna DPRD Pulau Taliabu yang direkomendasikan agar segera diselidiki dugaan penyimpangan itu.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Abdulah Ismail mengatakan, sejauh ini kasus yang ditangani Kejati itu belum terlihat progresnya, padahal itu merupakan temuan dari Pansus DPRD. 

“Kasus yang dilaporkan itu sejauh ini belum terlihat progresnya. Padahal ini merupakan temuan Pansus DPRD Pulau Taliabu yang sudah jelas ada kerugian daerah,” tegasnya, Senin (27/07/26).

Dia meminta agar laporan kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kejati Malut sehingga terlihat progresnya. Dia juga mendesak Kejati dapat memberikan penjelasan sejauh mana perkembangan kasus ini. “Jangan sampai publik bertanya-tanya bahwa kasusnya sudah dibuat laporan tapi progres yang jelas terkait dengan penambangan yang dilakukan Kejati Malut,” ucapnya.