JAILOLO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan program pembenahan Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi di Kabupaten Halmahera Barat pada 2026. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi laut sekaligus memperkuat pengembangan infrastruktur kepelabuhanan di wilayah itu.

Pembenahan yang direncanakan meliputi penyusunan ulang dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP), termasuk penyusunan dokumen Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagai dasar pengembangan dan penataan pelabuhan dalam jangka panjang.

Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jailolo, Rosihan Gamtjim, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat meningkatkan kualitas layanan transportasi laut di Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Barat.

“Setiap pelabuhan laut wajib memiliki dokumen RIP, DLKr, dan DLKp sebagai dasar hukum dan perencanaan teknis sesuai status dan hierarki pelabuhan masing-masing,” kata Rosihan, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, penyusunan ulang RIP Pelabuhan Jailolo dilakukan karena dokumen yang ada saat ini telah berusia lima tahun sejak ditetapkan pada 2021. Sementara aktivitas pelabuhan terus berkembang sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan layanan yang ada.